Kamis, 26 Mei 2011

Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Bidang Ekonomi Masa SBY

Presiden Susilo B Yudhoyono, di Kantor Kepresidenan, Jakarta  31/08/05, mengumumkan empat paket kebijakan guna mengatasi berbagai masalah dalam negeri, terutama yang terkait dengan perekonomian akibat peningkatan nilai BBM dan pemerosotan nilai tukar rupiah.
Keempat paket kebijakan itu meliputi kebijakan energi, moneter, fiskal dan kebijakan lain ekonomi, terutama di bidang investasi. Di bidang kebijakan ekonomi, Yudhoyono menyatakan, pemerintah akhirnya harus menaikkan harga BBM yang kemungkinan akan dilakukan setelah Oktober nanti.
"Kebijakan energi kita akhirnya menetapkan harga BBM harus kita naikkan. Kenaikan itu sekaligus dikaitkan dengan pengurangan subsidi, tapi bukan penghapusan total subsidi," katanya yang didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Sri Mulyani I Gandjar.
Yudhoyono akhirnya secara terbuka mengumumkan "jurus-jurus" kabinetnya dalam mengentaskan permasalah nasional di bidang perekonomian itu kepada pers yang telah menantikan pengumuman itu sejak nilai tukar rupiah merosot tajam terhadap dolar Amerika Serikat beberapa hari lalu.
Kenaikan harga BBM itu, katanya, akan dilakukan setelah rencana penyaluran kompensasi kenaikan BBM yang telah dirumuskan pada Maret lalu benar-benar telah diterima rakyat miskin pada September dan Oktober nanti. Pada dua bulan itu juga disusun rencana penyaluran kompensasi kenaikan BBM yang akan diberlakukan nanti pada Oktober mendatang.
"Kalau berjalan baik dan lancar maka setelah Oktober harga BBM itu bisa dinaikkan. Kenaikan harga ini untuk menyelamatkan fiskal dan APBN 2005. Di bidang energi ini pemerintah juga akan meningkatkan produksi minyak dalam negeri dan menambah jumlah kilang minyak baru," katanya.
Salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kebijakan ini, Yudhoyono meminta kontrak eksplorasi ladang minyak di Cepu, Jawa Tengah, segera dituntaskan pun juga di selatan Pulau Madura, Jawa Timur.
Diversifikasi energi menjadi satu hal khusus yang dikatakan Yudhoyono selain gerakan penghematan energi yang diharapkan bisa menghemat banyak sekali devisa negara.
Dia juga menyorot aksi kriminalitas terkait dengan penyaluran BBM yang justru melibatkan dua oknum Pertamina, institusi negara yang dikatakannya merupakan pihak yang harus menjaga ketahanan energi nasional.
"Saya minta agar ini diumumkan saja secara terbuka dan memberikan sanksi sekerasnya sesuai dengan hukum. Dalam dua pekan ini telah ditangkap sembilan kapal yang menyelundupkan BBM, tiga berbendera asing dan enam nasional. Saya tahu ada dua oknum Pertamina yang terlibat, umumkan saja ini secara terbuka," katanya.
Di bidang moneter, dia menyatakan pemerintah meminta agar dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar di bidang valuta asing. Saat ini, katanya, ditengarai 100 miliar rupiah yang dilarikan keluar negeri melalui jalur valuta asing ini.
"Hal itu bisa bisa mengganggu permintaan dan penawaran valuta di Indonesia. Saya minta mereka ini diberikan sanksi yang keras sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.
Di bidang fiskal, dia menyatakan, pemerintah akan memastikan bahwa APBN 2005 betul-betul berlanjut, bisa dikelola, dan cukup sehat. Tentang defisit RAPBN 2005 yang diperkirakan 48,3 trilliun rupiah, akan bisa "ditutup" yang ditempuh dengan cara penerbitan obligasi dalam negeri dan internasional, privatisasi BUMN, divestasi perusahaan pengelola aset.
"Selain itu kesepakatan pinjaman luar negeri yang sifatnya bilateral dan multilateral diharapkan bisa menutup defisit," katanya.
Di dalam kebijakan lain ekonomi, pemerintah memfokuskan kepada sektor investasi karena investasi sangat penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi yang sudah ada komitmennya. 

Sumber:
http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/nasional/empat-paket-kebijakan-pemerintah-atasi-masalah-ekonomi-4xf10gq.html

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar